Bila Swasembada Pangan Tak Sekedar Angan

Ramayanti Lubis, Bendahara Umum PB Pengusaha Berkarya. (Foto:Ist)
Jakarta - Indonesia negeri yang kaya sumber daya alamnya. Tak mengherankan apabila dahulu kelompok musik "Koes Plus" mendendangkan lagu "tongkat kayu dan batu jadi tanaman".

Negeri ini juga dikenal dengan negara agraris, yang mana matapencaharian masyarakatnya dari bercocok tanam. Kondisi ini seyogianya Indonesia mampu swasembada pangan. Namun apa daya, justeru kebutuhan pangan kita masih impor, baik itu beras maupaun kedelai. 

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada Semester I 2018 impor beras telah mencapai 1,12 juta ton. Hal ini berarti melonjak 755% dibanding periode sama tahun lalu. Impor beras ini bila dilihat nilainya luar biasa fantastik. Pada Semester I 2018 ini nilai impor beras kita melompat tinggi lebih dari 1600% menjadi 524,3 juta USD. 

Kondisi ini sungguh memprihatinkan. Bahkan beberapa waktu lalu kita disuguhkan bagaimana "perseteruan" antara Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Buas, begitu sapaan akrab Budi Waseso, menolah kebijakan Menteri Perdagangan yang terus mengimpor beras, padahal cadangan beras masih mencukupi, yakni per September lalu sekitar 2,4 juta ton. Karena kebijakan impor beras itu Bulog menjadi terbebani karena harus menyewa gudang untuk menampungnya. 

Hal sama juga terjadi pada komoditas kedelai. Bahan baku tempe dan tahu yang begitu populer di masyarakat ini terpaksa impor dari Amerika Serikat. Berdalih kualitas produk lokal yang kurang, impor kedelai dari Amerika Serikat per Agustus 2018 ini pun melonjak tajak, yakni 92,31% bila dibanding periode sama tahun 2017, dari 210.700 ton menjadi 405.200 ton. Melihat kondisi ini, swasembada pangan seolah masih menjadi angan bagi negeri ini.

Kebijakan pemerintah lah menjadi kuncinya, bagaimana seharusnya kebijakan itu mampu mendorong petani untuk lebih memilih produk pangan dan adanya jaminan bahwa produk mereka dapat dibeli pemerintah. Berbagai insentif pertanian juga perlu digalakkan.

Bila tepat kebijakan pertanian dan perdangan pangan, swasembada pangan tentu bukan lagi menjadi angan. Apalagi pada masa pemerintahan Presiden RI kedua Jenderal Besar H. M. Soeharto, swasembada beras sudah dapat diraih Indonesia. Bahkan Indonesia mengekspor beras ke beberapa negara tetangga kita.

Kerinduan terhadap kondisi itu datang dari Bendahara Umum Pengurus Besar Pengusaha Berkarya (PB Pengusaha Berkarya) Ramayanti Lubis. Menurut Yanti, begitu sapaan akrabnya, pada masa pemerintahan almarhum H. M. Soeharto, Indonesia malah mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan PBB, FAO (Food and Agriculture Organization).

Kala itu ada program yang begitu terkenal yakni Klompencapir, kepanjangan dari Kelompok Pendengar Pembaca dan Pemirsa. Program ini merupakan forum pertemuan bagi petani, peternak, maupun nelayan untuk bertukar pikiran dan pengetahuan seputar pertanian, peternakan dan perikanan. Program tersebut juga menampilkan adu kesuksesan kelompok tani terhadap kesuksesan pertaniannya. Sebagai narasumber dari pertemuan itu dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) hingga dosen pertanian.

Program pendampingan petani, peternak, maupun nelayan ke depan perlu ditingkatkan. Apalagi dibarengi dengan pemberian pengetahuan mengenai teknik pembibitan, pengolahan pertanin, hingga budidaya pertanian.

Bukan hanya itu, subsidi pupuk dan bibit, modernisasi alat pertanian juga harus menjadi perhatian pemerintah ke depan. Jangan sampai malah subsidi pupuk dan bibit dicabut, tapi impor beras malah ditambah. Jangan pula modernisasi alat pertanian hanya menjadi simbolis semata dan akhirnya petani merana. 

Melului berbagai program tersebut, semoga swasembada beras tak lagi sebagai angan.(Hw) 


Data Impor Beras Semester I 2018




Tidak ada komentar