http://www.bankdki.co.id/en/product-services/layanan/modern-banking/jakone-mobile-bank-dki

Partai Dinilai Gagal Lahirkan Kepala Daerah Bersih dari Korupsi

Tersangka korupsi penerbitan usaha pertambangan, Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS. Foto:Antara
Bandung - Supian Hadi yang merupakan Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sekaligus kader PDIP yang ditangkap KPK terkait korupsi penerbitan izin usaha pertambangan karena diduga merugikan negara Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS adalah cermin gagalnya sistem politik yang dibangun oleh partai politik.Demikian pendapat analis politik dari Universitas Telkom Bandung, Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (9/2).

"Parpol sebagai supplier kepala daerah, terbukti gagal menghadirkan politisi berintegritas, kasus seperti ini bukan kali pertama, harus ada pembenahan dalam proses rekruitasi hingga pengawasan di tubuh parpol itu sendiri," kata Dedi.

Dedi menambahkan hilangnya integritas parpol sebagai pemicu banyaknya kader korupsi hanya menjadikan integritas parpol tersebut sebagai slogan, sehingga tidak berdampak pada aktivitas parpol yang jujur dan bersih.

"Sejauh ini (integritas politik) hanya sebatas slogan, bisa jadi politisi tidak memahami implementasi integritas," ujarnya.

Menurutnya, integritas seharusnya dibuat lebih praktis, parpol membuat sanksi tegas ketika ada kader korupsi.

"Semisal membuat laporan kepada pihak berwenang, dengan tuduhan pencemaran nama baik parpol, mengkhianati norma dan etika parpol, dan hal lain yang bersifat implementasi, bukan imbauan atau sekedar memecat secara administratif," lanjut Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik ini.

Lebih jauh, Dedi menyoroti ada kepribadian ganda di tubuh parpol. Parpol seharusnya tidak melepas tanggungjawab dengan memecat kadernya saat terbukti korupsi. Karena bagaimana pun parpol ikut andil dalam pembinaan politisi yang korupsi.

"Normanya demikian, parpol harus ikut campur dalam sanksi, atau bisa saja justru parpol ikut terlibat menerima sanksi. Sehingga kader dan parpol satu kesatuan, jangan jika terpilih diakui sebagai kader, saat tercela langsung dipecat, ini penanda parpol tidak bertanggungjawab," tutupnya.(RM)

Tidak ada komentar