Peringatan Hari HAM se-Dunia, Presiden Tekankan Pengembangan Human Rights Cities
 |
| Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari HAM se-Dunia di Surakarta (10/12) |
SOLO - Setelah Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember, kini segenap elemen bangsa diingatkan kembali pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM). Ya, sehari setelahnya, yakni pada 10 Desember, ada peringatan Hari HAM Internasional.
Untuk peringatan Hari HAM sedunia pada tahun 2017 ini dipusatkan di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo hadir dalam peringatan itu.
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus ditingkatkan.
“Selain hak-hak sipil dan hak-hak politik, kita juga harus menjamin hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, dan kultural yang akan mempengaruhi hak politik warga negara,” tutur Presiden.
Saat ini walaupun tidak mudah, pemerintah terus berusaha keras agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
“Saya tahu masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki agar seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan, layanan pendidikan yang baik, dan layanan dasar lainnya. Juga agar keyakinan beragama dan ekspresi kultral dan seni budaya masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” ujar Presiden.
Terdapat banyak sekali upaya pemerintah yang telah dan terus dilakukan. Mulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diberikan kepada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu, serta pembagian jaminan kesehatan nasional berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dibagikan kepada 92,4 juta penerima.
“Hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat,” ucap Presiden.
Presiden juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, seperti para gubernur, wali kota, dan bupati yang telah berhasil mengembangkan human rights cities, daerah yang berwawasan HAM di wilayahnya masing-masing.
“Dan terima kasih kepada komnas HAM, dan komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat,” katanya.
Presiden pun menyadari bahwa masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah pemerintah perihal penegakan HAM yang belum diselesaikan secara tuntas, termasuk di dalamnya pelanggaran masyarakat HAM.
“Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan seluruh komponen masyarakat. Dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Kepala Negara sebagaimana dikutip dalam Siaran Pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.(AR)
“Selain hak-hak sipil dan hak-hak politik, kita juga harus menjamin hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, dan kultural yang akan mempengaruhi hak politik warga negara,” tutur Presiden.
Saat ini walaupun tidak mudah, pemerintah terus berusaha keras agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
“Saya tahu masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki agar seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan, layanan pendidikan yang baik, dan layanan dasar lainnya. Juga agar keyakinan beragama dan ekspresi kultral dan seni budaya masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” ujar Presiden.
Terdapat banyak sekali upaya pemerintah yang telah dan terus dilakukan. Mulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diberikan kepada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu, serta pembagian jaminan kesehatan nasional berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dibagikan kepada 92,4 juta penerima.
“Hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat,” ucap Presiden.
Presiden juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, seperti para gubernur, wali kota, dan bupati yang telah berhasil mengembangkan human rights cities, daerah yang berwawasan HAM di wilayahnya masing-masing.
“Dan terima kasih kepada komnas HAM, dan komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat,” katanya.
Presiden pun menyadari bahwa masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah pemerintah perihal penegakan HAM yang belum diselesaikan secara tuntas, termasuk di dalamnya pelanggaran masyarakat HAM.
“Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan seluruh komponen masyarakat. Dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Kepala Negara sebagaimana dikutip dalam Siaran Pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.(AR)
Tidak ada komentar