Konsep Trilogi Pembangunan Kembalikan Kejayaan Indonesia

Titiek Soeharto melalui konsep Trilogi Pembangunan, Partai Berkarya bertekad untuk meraih kembali kejayaan Indonesia. (Foto : Ist)

Jakarta - Indonesia pernah menjadi negara yang berdikari secara ekonomi, dan begitu disegani di dunia. Pada masa itu konsep pembangunan direncanakan secara matang dengan penekanan tertentu tiap periodenya. Masa-masa itu ialah masa ketika almarhum Jenderal Besar H.M. Soeharto menjabat. 

Selain secara ekonomi, konsep tersebut juga dijadikan landasan dalam kebijakan politik dan sosial dalam membangun Indonesia seutuhnya. Konsep itu adalah Trilogi Pembangunan. 

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Titiek Soeharto saat memberikan pembekalan dan bimbingan teknis bagi anggota dan calon legislatif (caleg) Partai Berkarya Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jambi pada 27 September lalu, konsep Trilogi Pembangunan akan diperjuangkan partainya guna meraih kembali kejayaan Indonesia. 

Konsep Trilogi Pembangunan ini terdiri dari stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. 

Konsep ini pernah direkomendasikan oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada yang juga mantan Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Boediono. Pada sebuah seminar di Universitas Indonesia (UI) 12 November 2015 silam, Boediono merekomendasikan konsep Trilogi Pembangunan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Boediono kala itu mengatakan, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tiga kunci utama, yakni stabilitas nasional yang dinamin, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan itu diiringi dengan sistem pertahanan terhadap krisis yang baik.

Konsep Trilogi Pembangunan ini diharapkan juga dapat membendung arus sistem neoliberalisme yang mencengkeram Indonesia dewasa ini. Hal tersebut diutarakan oleh Harmoko dalam sebuah tulisannya. Mantan Menteri Penerangan pada masa Jenderal Besar H. M. Soeharto ini berpandangan, Indonesia sekarang ini telah menganut sistem liberalisme dalam perekonomiannya. Salah satu esensi dari perekonomian liberal, menurut Harmoko, antara lain, memperdagangkan berbagai jenis barang dan layanan publik: energi, pangan, air minum, udara, tanah, hutan, pelabuhan, jalan raya, kesehatan, transportasi umum, pendidikan, dan sebagainya.

Masih menurut Harmoko, neoliberalisme menjadikan semua barang kebutuhan publik diserahkan kepada mekanisme pasar. Tanggung jawab pemerintah dalam urusan penyediaan dan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dihilangkan. Nasib dan kesejahteraan rakyat diserahkan kepada pasar. Warga negara yang seharusnya mendapat layanan telah diposisikan hanya sebagai konsumen. Negara berdagang dengan rakyatnya.

Melihat kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini, Partai Berkarya berjuang agar konsep Trilogi Pembangunan tersebut dapat diterapkan dan menjadi solusi untuk mengatasi kemunduran perekonomian negara ini.  (Hw)