Pendidikan di Daerah Harus Maju

Perhatian terhadap infrastruktur pendukung pendidikan harus ditingkatkan. (Foto:tribunbogor)

Jakarta - Kondisi geografis suatu daerah merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Bentang luas suatu daerah terkadang membuat pelayanan pendidikan belum optimal. Apalagi infrastruktur pendukungnya begitu minim, sehingga akses terhadap pendidikan terlihat begitu sulit.

Kondisi demikian jamak terjadi di luar Pulau Jawa, meskipun tak dipungkiri masih banyak juga infrastruktur penunjang yang jauh dari kesan layak di Pulau Jawa.

Fakta demikian menjadi perhatian dan keprihatinan tersendiri bagi salah satu calon anggota legislatif dari Partai Berkarya, Rahmat. Menurut ketua umum Pengurus Besar Pengusaha Berkarya ini, sektor pendidikan dengan anggaran yang relatif besar harusnya dibarengi dengan pembangunan fasilitas penunjang yang memadai. Akses pendidikan merupakan hal penting selain substansi pendidikannya itu sendiri.

Rahmat SH, caleg DPR RI dapil Sumatera Selatan 2. (Foto: Kabar1)

Selain itu, lanjut Rahmat, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan masyarakat harus ditingkatkan sampai jenjang pendidikan tinggi. Akses terhadap pendidikat tinggi harus dibuka, dengan mengutamakan pada potensi sumber daya lokal.

Calon Anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Selatan 2 ini berpandangan, pemerintah daerah terutama di tiap kabupaten/kota diharapkan dapat membuka perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Perguruan tinggi ini penekannya pada peningkatan ketrampilan dari sumber daya manusianya, sehingga siap memasuki dunia kerja. Pendidikan vokasi yang berlandaskan kearifan lokal dan potensi alam daerah harus dikembangkan. Misalnya saja daerah itu potensi perkebunan karetnya besar, sehingga perguruan tinggi vokasi (misalnya Politeknik) yang dibuka harus ada jurusan yang terkait dengan perkebunan karet, mulai dari teknik budidaya hingga manajemen hasilnya.

Disamping itu, perguruan tinggi vokasi yang dibuka di tiap kabupaten/kota tersebut nantinya harus memberikan peluang bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk dapat berkuliah di sana. Prioritas warga miskin harus dapat mengakses pendidikan tinggi harus menjadi titik perhatian pemerintah daerah.

Tak hanya itu, kualitas tenaga pendidiknya pun harus diperhatikan. Para pendidik itu harus mumpuni di bidangnya dengan keilmuan dan pengalaman praktik profesional di bidang ajarnya. Guna mencapai hal itu, tentu peningkatan pendapatan tenaga pendidik harus diperhatikan. Hal ini penting sama pentingnya dengan fasilitas pendukung sektor pendidikan tadi. (Hw)