http://www.bankdki.co.id/en/product-services/layanan/modern-banking/jakone-mobile-bank-dki

Gubernur Papua Tolak Usulan Inalum Soal Divestasi Freeport

Gubernur Papua Lukas Enembe merasa proposal Inalum tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Foto:Ist.
Papua - Divestasi saham PT Freeport Indonesia ternyata masih ada persoalan. Salah satunya mengenai skema saham untuk pemerintah daerah.

Adalah Gubernur Papua Lukas Enembe yang mempersoalkannya. Ia menolak proposal divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia, yang diajukan PT Inalum, dalam pertemuan yang digelar di Timika, Kabupaten Mimika, Kamis (22/11) malam.

Lukas Enembe mengungkapkan, usulan Inalum tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yakni (skema) perusahaan atau badan usaha milik daerah (BUMD), tetapi kepemilikan 26 persen milik Inalum, 10 persen nanti milik Papua, dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa.

Menurut Lukas, pembahasan proposal di Timika ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Jakarta pada 12 November 2018. Saat itu, Inalum menyodorkan proposal divestasi Freeport Indonesia, namun, sekarang ini, isinya sudah di luar kesepakatan sebelumnya dengan Menteri Keuangan.

“Jadi, pertemuan sebelumnya dengan Menteri Keuangan disepakati jika hendak membuat BUMD atau perusahaan baru, maka harus dibahas dan disepakati bersama, bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sudah menyiapkan nama BUMD tersebut serta sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan,” ungkap Lukas Enembe kepada wartawan.

Kesepakatan awal, lanjut Lukas, itu diubah secara tiba-tiba dengan proposal baru, yang menyodorkan nama perusahaan daerahnya adalah PT Indocopper Investama, yang sebelumnya merupakan perusahaan milik Aburizal Bakrie dan sempat memegang saham Freeport, sebelum dijual lagi ke PT Freeport Indonesia.

“Jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik untuk diulang kembali, sehingga kami minta agar pembentukan perusahaan BUMD ini harus dibahas ulang,” katanya lagi.

Dia menambahkan apabila Inalum keberatan dengan kesepakatan sebelumnya, seharusnya disampaikan dulu ke Pemprov Papua, sehingga bisa dicari investor lain untuk divestasi saham Freeport Indonesia ini.

“Dalam divestasi saham tersebut, pemerintah melalui Inalum bersedia membeli saham sebesar 51 persen kepada Freeport Indonesia, kemudian 10 persen saham untuk Pemprov Papua itu, PT Inalum akan mengambil deviden miliknya Bumi Cenderawasih. Kami sudah minta untuk perlunya duduk bicara kembali, karena dirasa belum bicara soal kepemilikan hak ulayat,” ujarnya.(AS)

Tidak ada komentar