Belum Ada Putusan Soal Kisruh BP Batam
 |
| Kisruh BP Batam belum ada keputusan dari Mendagri. Foto:Ist |
Jakarta - Terkait kisruh ex officio Wali Kota Batam menjadi Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam, belum ada putusan.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono, menjelaskan, masalah ex officio BP Batam masih dalam pembahasan. Jadi, belum ada keputusan apalagi eksekusinya.
"Jadi, tidak benar kalau ada media yang menuliskan BP Batam bubar. Yang ada itu menyudahi dualisme yang sudah berjalan delapan tahunan. Rencananya akan disatukan dahulu kepemimpinannya," papar Soni.
"Seperti ex officio lainnya selama masih tegas kewenangannya, toh masih bisa berjalan baik. Prinsipnya mari kita terima apapun kebijakannya, kita terjemahkan. Soal nanti kemudian solusi sementara itu, sambil jalan diperbaiki, dievaluasi," imbuh Soni.
Kalau ada yang mengkaitkan dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam, menurut Soni, tidak benar. Sekali lagi, semuanya masih dalam pembahasan pemerintah pusat.
Dirinya mengajak seluruh pihak untuk menciptakan iklim yang kondusif di Batam. Ini penting untuk menjaga investasi di Batam bisa terus bertumbuh. "Adanya perbedaan pendapat harus tetap dihargai, jangan sampai justru melahirkan bumerang buat kita semuanya. Diskusi masih berkembang, berbagai alternatif disusun. Kita ingin win-win solution," paparnya.
Dalam laporan capaian kinerja BP Batam Tahun 2018, hasilnya masuk kategori optimal dan memuaskan. Ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami surplus, atau meningkat signfikan.
Sampai dengan 25 Desember 2018, PNBP mencapai Rp268,97 miliar, sehingga saldo kas BP Batam sebesar Rp711 miliar. Atau naik 60,86% ketimbang saldo awal kas 2018 sebesar Rp442 miliar.
Pada 2017, investasi hanya tumbuh 2,01 % yang merupakan pertumbuhan terendah sepanjang sejarah Kepri. Hal ini terjadi, seiring dengan tren pelemahan pertumbuhan investasi/PMTB dan ekspor industri berbasis migas dan galangan kapal yang melemah.
Tahun ini, sejalan dengan langkah BP Batam dan seluruh stakeholders, investasi mulai meningkat, pariwisata tumbuh pesat ditandai dengan tren kunjungan wisman yang naik pesat setelah 4 tahun stagnan, perekonomian Kepri berhasil tumbuh 4,47% dan 4,51% pada triwulan I dan II. Di mana, investasi tumbuh 6,49% dan 7,68% untuk masing-masing triwulan.
Tren positif ini merupakan sinyal akan kebangkitan perekonomian Kepri yang 70% ditopang perekonomian Batam dan pada periode mendatang tentunya harus terus dikawal serta ditingkatkan.(IN)
Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono, menjelaskan, masalah ex officio BP Batam masih dalam pembahasan. Jadi, belum ada keputusan apalagi eksekusinya.
"Jadi, tidak benar kalau ada media yang menuliskan BP Batam bubar. Yang ada itu menyudahi dualisme yang sudah berjalan delapan tahunan. Rencananya akan disatukan dahulu kepemimpinannya," papar Soni.
"Seperti ex officio lainnya selama masih tegas kewenangannya, toh masih bisa berjalan baik. Prinsipnya mari kita terima apapun kebijakannya, kita terjemahkan. Soal nanti kemudian solusi sementara itu, sambil jalan diperbaiki, dievaluasi," imbuh Soni.
Kalau ada yang mengkaitkan dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam, menurut Soni, tidak benar. Sekali lagi, semuanya masih dalam pembahasan pemerintah pusat.
Dirinya mengajak seluruh pihak untuk menciptakan iklim yang kondusif di Batam. Ini penting untuk menjaga investasi di Batam bisa terus bertumbuh. "Adanya perbedaan pendapat harus tetap dihargai, jangan sampai justru melahirkan bumerang buat kita semuanya. Diskusi masih berkembang, berbagai alternatif disusun. Kita ingin win-win solution," paparnya.
Dalam laporan capaian kinerja BP Batam Tahun 2018, hasilnya masuk kategori optimal dan memuaskan. Ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami surplus, atau meningkat signfikan.
Sampai dengan 25 Desember 2018, PNBP mencapai Rp268,97 miliar, sehingga saldo kas BP Batam sebesar Rp711 miliar. Atau naik 60,86% ketimbang saldo awal kas 2018 sebesar Rp442 miliar.
Pada 2017, investasi hanya tumbuh 2,01 % yang merupakan pertumbuhan terendah sepanjang sejarah Kepri. Hal ini terjadi, seiring dengan tren pelemahan pertumbuhan investasi/PMTB dan ekspor industri berbasis migas dan galangan kapal yang melemah.
Tahun ini, sejalan dengan langkah BP Batam dan seluruh stakeholders, investasi mulai meningkat, pariwisata tumbuh pesat ditandai dengan tren kunjungan wisman yang naik pesat setelah 4 tahun stagnan, perekonomian Kepri berhasil tumbuh 4,47% dan 4,51% pada triwulan I dan II. Di mana, investasi tumbuh 6,49% dan 7,68% untuk masing-masing triwulan.
Tren positif ini merupakan sinyal akan kebangkitan perekonomian Kepri yang 70% ditopang perekonomian Batam dan pada periode mendatang tentunya harus terus dikawal serta ditingkatkan.(IN)
Tidak ada komentar