Politisi Partai Berkarya Soroti Penanggulangan Kemiskinan di Sumsel 2

Rahmat, SH (tengah) Ketua Umum PBPB. Foto : ist.

Sumsel- Kondisi kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di sana masih di atas rata-rata nasional.

Pada tahun 2018, BPS mencatat 12,80 persen dari total penduduk Sumatera Selatan dikatagorikan miskin. Bila dibandingkan dengan angka rata-rata nasional yang berada di 9,82 persen tentu butuh kerja keras semua pihak untuk menanggulanginya.

Meskipun angka kemiskinan masih di atas rata-rata nasional, namun pihak pemerintah daerah terus mengoptimalkan penurunannya. Salah satunya dengan meningkatkan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan.

Seperti yang diutarakan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Ekowati Retnaningsih, pada tahun anggaran 2019 ini dianggarkan sebesar Rp.779 miliar.

Diharapkan dengan anggaran yang demikian besar yang tersebar di seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) dapat tepat sasaran sehingga penurunkan angka kemiskinan bukanlah suatu keniscayaan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Muwardi Yahya mengatakan keheranannya karena tingkat kemiskinannya masih dua digit. Padahal anggaran penanggulangan kemiskinan dan dana desa sudah besar.

Ia mengungkapkan, untuk dana desa pada tahun 2019 ini dianggarkan sebesar Rp2,6 triliun atau naik Rp300 miliar dari tahun 2018.

Pada tahun 2015, dana desa Sumsel senilai Rp775 miliar, tahun 2016 senilai Rp1,7 triliun, tahun 2017 sebesar Rp2,2 triliun, tahun 2018 sebesar 2018 Rp2,3 triliun.

Mawardi memaparkan dari 17 kabupaten/kota di Sumsel terdapat tiga kabupaten yang angka kemiskinannya tertinggi di Sumsel yakni Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin dan Lahat.

Menurut dia, kejadian yang menimpa tiga kabupaten ini cukup miris karena merupakan daerah penghasil migas. Sementara untuk kabupaten yang sebagian besar mengandalkan pertanian justru dapat menekan angka kemiskinan.

Karena itu, melalui program pengentasan kemiskinan, Pemprov Sumsel lebih fokus pada pengembangan sektor pertanian dengan menargetkan angka kemiskinan di Sumsel menurun hingga 9,91 persen pada 2019 dan 9,20 persen pada 2023.

Melihat kondisi tersebut, Politisi Partai Berkarya Rahmat, SH mempunyai pandangan agar dalam penganggaran diperhatikan kebutuhan per kapita sesuai dengan jumlah penduduk di tiap kecamatan dan memperhatikan pendapatan asli daerah akumulatif tiap kabupatan/kota.

Lebih lanjut pengusaha muda penghobi lukisan dan miniatur mobil ini mengatakan, sungguh disayangkan di tiga kabupaten yang dikenal sebagai daerah tambang namun tingkat kemiskinannya masih tinggi. Oleh karena itu, calon anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Selatan 2 ini mengharapkan agar anggaran penanggulangan kemiskinan untuk tiga daerah itu lebih besar proporsinya.

"Seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan per kapita sesuai jumlah penduduk di tiap Kecamatan dan pendapatan asli daerah akumulatif di tiap Kabupaten/Kota di mana 9 Kabupaten dan 2 Kotamadya di wilayah Sumatera Selatan 2 seperti Lahat, Muara Enim dan Prabumulih selayaknya memperoleh anggaran lebih besar lagi agar sarana pendidikan dan kesehatannya setara dengan Sumatera Selatan 1 yang hanya berisikan 6 Kabupaten/Kota berjarak tempuh lebih singkat satu sama lainnya," papar Rahmat, SH yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Pengusaha Berkarya (PBPB) ini.(AR)