Partai Berkarya Ambil Langkah Oposisi?

Silaturahmi kebangsaan PKS dengan Partai Berkarya pada Selasa (19/11). Foto : Ist

Jakarta - Partai Berkarya dalam pemilihan umum 2019 lalu gagal masuk Senayan.  Partai politik besutan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto ini hanya memperoleh suara sekitar 2,09 Persen saja.

Meskipun gagal melenggang ke Senayan,  eksistensi partai yang identik dengan nilai-nilai khas dari mantan Presiden Soeharto ini masih diperhitungkan. Apalagi tatkal mereka melakukan silaturahmi politik di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Selasa (19/11) sore, sekitar pukul 16.30 WIB.

Rombongan Partai Berkarya dipimpin langsung oleh Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) sang Ketua Umum. Ia didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Siti Hediati Hariyadi atau kerap disapa dengan Titiek Soeharto, Ketua Dewan Kehormatan Tedjo Edhy Purdijatno, Sekretaris Jenderal Priyo Budi Santoso, Bendahara Umum Neneng Tuty, Wakil Ketua Umum Hasib Wahab dan Yayat Sudrajat.

Sementara itu rombongan petinggi Partai Berkarya itu diterima langsung oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri dan Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid.

Pertemuan ini menarik lantaran sebelumnya PKS melalui Sekjendnya, Mustafa Kamal, mengungkapkan dalam beberapa waktu mendatang akan melakukan silaturahmi untuk membangun komunikasi politik dan pembentukan penyimbang atau opisisi di parlemen.

Sementara itu, sebelum pertemuan ini dilangsungkan, Sekjend Partai Berkarya Priyo Budi Santoso di Jakarta, Sabtu (16/11), mengatakan, pihaknya akan memenuhi undangan PKS bertemu Selasa (19/11). Ia mengutarakan, sejauh ini belum ada kesepakatan secara spesifik soal koalisi menuju Pemilu dan Pemilihan Presiden 2024.

Sementara itu dalam Nota Kesepahaman yang diterima redaksi, Partai Berkarya maupun PKS menghasilkan lima poin dalam silaturahmi kebangsaan itu. Dari kelima poin itu memang tak ada secara eksplisit menyebutkan posisi Partai Berkarya akan menjadi opisisi sebagaimana PKS atau tidak.

Lima poin itu adalah, pertama, berkomitmen membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945; kedua, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, bersama TNI, POLRI, masyarakat sipil serta seluruh komponen bangsa; ketiga, memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis; keempat, membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional khususnya bagi para generasi muda serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka diantaranya dengan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tarif dasar listrik, harga BBM dan lain sebagainya; dan kelima, membuka ruang kerjasama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahtern bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi Pilkada tahun 2020 dengan cara bermartabat dan penuh keberkahan, menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran  baik yang bersifat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil. (REP8)