Kompensasi Larangan Mudik 2021, Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan

 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, peniadaan mudik Lebaran akan 'dikompensasikan' dengan berbagai program seperti Hari Belanja Online Nasional, percepatan penyaluran bansos dan THR bagi semua pegawai baik ASN, TNI, Polri maupun swasta. Foto : Ist  

WELFARE.id-Pembatasan kegiatan masyarakat yang salah satunya pelarangan mudik yang dilakukan saat Idul Fitri 1422 H nanti, membuat pemerintah menggelontorkan berbagai program atau insentif untuk membantu masyarakat. Kebijakan itu untuk meningkatkan daya beli.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemberian THR dan Gaji ke-13 akan untuk optimalisasi konsumsi. Menurutnya juga, THR akan diberikan kepada karyawan swasta, ASN, TNI dan Polri. 

”Setelah berbagai dukungan dan insentif kepada dunia usaha, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mewajibkan pemberian THR pada karyawan. Termasuk gaji ke-13 bagi ASN dan Polri/TNI," kata Airlangga dalam keterangan resminya, Jumat (9/4/2021).

Tujuan insentif itu untuk meningkatkan kinerja perekonomian secara keseluruhan terutama pada triwulan II-2021. ”Saat peniadaan mudik dan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah menyiapkan program untuk mendorong konsumsi, yang dibarengi dengan berbagai program untuk meningkatkan daya beli," terangnya juga. 

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menjelaskan, beberapa program itu adalah percepatan penyaluran target perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu seperti PKH, kartu sembako, bansos tunai, dan program bantuan lainnya.

”Menjelang Lebaran, pemerintah akan mempercepat pencairan kartu sembako yang awalnya direncanakan pada Juni menjadi awal Mei. Lebih cepat satu bulan,” ujarnya juga. Selain itu, lanjut Airlangga, penyaluran berbagai program perlindungan sosial itu diperkirakan mencapai Rp14,12 triliun. 

Pemerintah pun bakal menyalurkan bansos beras bagi masyarakat selama Ramadan, melalui program bantuan beras sebesar 10 kilogram masing-masing untuk para penerima kartu sembako. 

Menurut rencana, penyaluran bansos beras akan dilakukan pada akhir Ramadan atau selama masa peniadaan mudik berlaku. 

Terobosan lainnya adalah penyelenggaraan Program Hari Belanja Online Nasional di akhir Ramadan atau Harbolnas Ramadan, yang berlangsung selama lima hari pada H-10 sampai H-6 sebelum Lebaran. 

”Kegiatan ini bekerja sama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik lokal," kata Airlangga lagi. Dia memastikan dalam Harbolnas Ramadan pemerintah siap memberikan subsidi biaya untuk ongkos kirim (ongkir) gratis, terutama untuk pembelian produk lokal dan produksi UMKM dalam negeri.

Airlangga mengatakan semua kebijakan ini akan bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama Ramadan dan Lebaran terkait adanya larangan mudik untuk mencegah penularan COVID-19. 

Berdasarkan perkiraan, agar ekonomi bisa kembali ke level pertumbuhan pra-COVID-19 sebesar lima persen pada akhir tahun, maka ekonomi harus tumbuh 6,7 persen di triwulan II-2021. (tim redaksi)